MENGUNGKAP BAHKAN YANG TAK KASAT MATA
banner 728x90
Berita  

Ingin Kejelasan Baskami Ginting Belum Tandatangani hasil pemilihan KPID

banner 468x60

Sumut – Persoalan pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara belum usai. Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak hasil penetapan 7 nama komisioner KPID Sumut.Kini, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting menyatakan dirinya belum menandatangani hasil pemilihan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebelum semua persoalan tuntas.”Saya akan melakukan diskusi terkait permasalahan ini pada rapat pimpinan dewan juga pimpinan fraksi. Sampai hari ini saya belum menerima laporan dari Komisi A terkait hasil pemilihan tujuh nama calon komisioner KPID Sumut,” ujarnya Kamis (3/2/2022). Hal tersebut disampaikan Baskami tatkala menerima lima calon komisioner KPID Sumut yakni T Prasetiyo, Topan Bilardo, M Lutfan Nasution, Valdez Nainggolan, Robinson Simbolon.Baskami menjelaskan, ia telah menerima pernyataan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait penolakan keputusan tersebut. “Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi terbesar, hal ini bukan saja karena saya berasal dari Fraksi tersebut. Namun saya kira, pernyataan itu mesti kita pertimbangkan,” ujarnya. Baskami juga menyatakan, pihaknya akan mendengarkan pemaparan dari Komisi A terkait proses pemilihan itu. “Saya juga akan mendengarkan dari Komisi A bagaimana proses tersebut berjalan. Saya sebagai Ketua DPRD tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kita harus menjalankan mekanisme sesuai aturan dan tata tertib,” tambahnya. Politisi senior PDI Perjuangan tersebut tak ingin carut marut pemilihan komisioner KPID di Komisi A DPRD Sumut sampai masuk ke ranah hukum. “Ini tidak akan saya teken sebelum semua selesai. Jangan sampai ke ranah hukum, saya harapkan,” ujar Baskami. Baskami mengatakan, pihaknya mengimbau agar proses pemilihan komisioner KPID Sumut sesuai aturan atau on the track.Menurut Baskami, pihaknya akan melakukan hal yang semestinya, agar mekanisme tidak melanggar aturan. “Saya akan mengundang bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi nanti di depan. Kita akan buka permasalahan ini secara transparan dan saya akan mendengar pendapat dari semua pihak,” tambahnya. Sementara itu Calon KPID Sumut, Robinson Simbolon menjelaskan, pihaknya keberatan dengan diumumkannya penilaian hasil fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi A ke publik. Ia menganggap hal itu berpotensi melanggar hukum.Robinson menilai hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi A DPRD Sumut bersifat rahasia. “Kami keberatan nilai kami di ekspose, kami tidak tahu itu nilai apa, makanya kami mau audiensi ke komisi A, itu hak mereka melakukan penilaian. Ada UU mengatur hasil evaluasi tidak boleh di ekspose ke publik,” ujarnya.Keberatan lain, kata Robinson, adalah ketika Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto secara paksa mengumumkan tujuh nama calon terpilih, padahal di saat bersamaan ada keberatan anggota dewan.Sehingga Robinson berpendapat musyawarah mufakat yang diklaim Ketua Komisi A Hendro Susanto tidak tercapai. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, sesuai mekanisme maka pemilihan dilakukan melalui vooting. “Musyawarah mufakat tidak tercapai, apalagi Fraksi PDIP protes menolak hasil pemilihan,” bilangnya.Maka dari itu iia berharap Ketua DPRD Sumut membuat keputusan agar dilakukan pemilihan ulang.”Kami harap dikocok ulang, permohonan dan harapan kami telah disampaikan,” katanya.Sementra itu, Calon komisioner lainnya T Prasetiyo juga mempertanyakan mekanisme skoring atau penilaian terhadap masing-masing peserta ketika mengikuti fit and proper tes.”Saat fit and proper tes hari kedua, bagaimana mereka melakukan skoring ketika peserta hanya dihadapkan beberapa dewan. Di sana ada 20 anggota dewan, tapi kami hanya dihadapkan dengan empat anggota dewan, maksimal enam orang,” ujarnya.Menurut dia penilaian dilakukan masing-masing dewan dengan menggunakan kode huruf.. “Jadi janggalnya bagaimana hanya empat orang memberikan penilaian,” katanya.

banner 336x280
banner 728x90