MENGUNGKAP BAHKAN YANG TAK KASAT MATA
banner 728x90
Berita  

DKPP Provsu Minta Peternak Babi Bersabar

banner 468x60

MEDAN, kasatnews – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) mengungkapkan, untuk mengatasi penyebaran virus flu babi African Swine Fever (ASF) yang belum ada vaksinnya itu di Sumut, perlu dilakukan restocking. Artinya, jumlah ternak babi yang akan dikandangkan sebesar 10 persen dari kapasitas tampung kandang.

Selain itu, untuk mengatasi kelangkaan pasokan daging babi, pembudidayaan baru model restocking itu merupakan solusi sementara bagi peternak babi di Sumut yang terdampak virus ASF.

banner 336x280

Hal itu dipaparkan Kepala DKPP Provsu, Azhar Harahap, dalam rapat bersama para peternak babi yang tergabung di Persatuan Peternak Babi (PPB) Sumatera Utara, Balai Laboratorium Peternakan Kementerian Pertanian, Poldasu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, serta Biro Perekonomian Setdaprovsu.

Azhar mengungkap bahwa langkah-langkah tersebut terkendala oleh regulasi Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian  tentang pencabutan atau menurunkan status wabah ASF di Sumut menjadi status tertular. 

“Kita mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencabut regulasi tersebut dari status wabah menjadi tertular. Dengan demikian, restocking dapat dilaksanakan di Sumut,” jelas Azhar pada rapat yang digelar di Aula DKPP Provsu, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (07/02/2022).

Azhar meminta waktu satu minggu untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan berharap agar PPB Sumut dapat bersabar menunggu keputusan dari kementerian tersebut.

Menurut Azhar sampai saat ini masih dilakukan pembahasan terkait hal itu yang sudah berjalan empat bulan dengan terus berkoordinasi ke pemerintah pusat maupun provinsi yang lain.

Hal itu, sambungnya, karena pencabutan status itu tidak bisa hanya untuk Provinsi Sumut saja tetapi harus untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang terkena dampak ASF.

Sementara, Kasubdit III Dir Intelkam Poldasu, AKBP Samsul Bahri Siregar, berharap agar rapat dapat menentukan solusi ke depan sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya ternak babi yang mati di Sumut.

“Bapak Kapolda menugaskan dan memerintahkan kita terkait langkah-langkah konkrit yang diambil dalam menemukan solusi dengan melakukan koordinasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial. Kami akan tetqp berkoordinasi dengan Instansi terkait sehingga persoalan ini terjawab,” ujarnya 

Langkah-langkah yang dibuat nantinya dapat memberikan kepastian bagi masyarakat agar masyarakat Sumut bisa bermartabat dengan memperhatikan berbagai aspek  kehidupan masyarakatnya. 

“Hanya bagaimana regulasinya, ini yang perlu dibicarakan. Apa yang harus kita lakukan dan kegiatan apa yang dilaksanakan, mengingat anak-anak di Sumut ini harus belajar dan harus pintar sehingga kelak dapat membangun  bangsa dan negara ini tanpa memandang siapapun orangnya dan dari suku mana dia berada,” tegasnya.

Ditambahkannya, adanya langkah Kepala DKPP Provsu yang dalam waktu tiga hari ini akan mengirimkan utusan ke Kementerian Pertanian di Jakarta untuk mendapatkan jawaban terkait status wabah ASF tersebut.

Dia juga mengharapkan agar BPBD Sumut turut mencarikan solusi bersama dengan Biro Perekonomian Setdaprovsu sehingga para peternak terdampak ASF dapat dibantu.

Dengan demikian, imbuhnya lagi, keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumut dapat terjaga dan terbantu. 

“Katakan saja ya…, ya. Tidak…, tidak. Sebab yang perlu kita sampaikan keterbukaan kepada publik. Jangan ada dusta diantara kita tentang apa yang kita laksanakan. Saya mulai langkah – langkah ini supaya dengan terang masyarakat tahu apa yang dilakukan. Sebab, sekecil apapun permasalahan yang timbul di tengah masyarakat akan menjadi permasalahan baru kalau tidak diselesaikan dan dicarikan  solusi,” tandasnya.

Sutrisno Pangaribuan yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRDSU menyampaikan  ada tiga hal yang bisa dikonkritkan dengan kehadiran BPBD Sumut.

“Apakah ini bisa kita kategorikan bencana non alam ? Kalau dengan kategori bencana non alam, negara melalui pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan bantuan kepada peternak yang terdampak sebagai bukti bahwa para peternak adalah korban,” ucapnya. 

Sutrisno berpikiran, tidak ditemukannya solusi terhadap kelanjutan hidup para peternak babi dengan munculnya virus ASF, adalah bukti ketidakmampuan negara menghadapinya sehingga rakyat menjadi korban.

“Dalam terminologi pemerintah dengan berbagai peraturan termasuk Peraturan Menteri, memang ini tidak masuk dalam kategori depopulasi. Karena tidak dimatikan secara langsung dan tidak sempat dimusnahkan, sudah musnah sendiri. Seperti kita ketahui, kalau terjadi depopulasi ada kompensasi dari negara yang diberikan kepada para peternak sesuai ketentuan Permentan yang ada,” terangnya.

Ironisnya dari segala dokumen  dan berita yang diperoleh tidak ada pernah satu empati pun yang disampaikan oleh pemerintah terhadap peternak-peternak yang babinya mati dan tak sanggup lagi menguburkannya karena biaya penguburan ternak yang mati sampai ratusan bahkan ribuan ekor dimana biaya penguburan setiap ekornya bisa mencapai Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu sehingga banyak peternak yang mengalami stress bahkan sampai ada yang meninggal dunia. 

Dirinya merasa aneh sebab yang muncul dari Pemprovsu adalah ancaman dengan menyebutkan bagi para pembuang bangkai babi secara sembarangan, pelakunya akan ditangkap dan dipidanakan.

“Belum ada kepala daerah yang menyatakan mohon maaf, kami sedang berusaha dan kami belum mampu dan bersabarlah,” keluhnya.

Ketua PPB Sumut, Toman Purba, membeberkan sejak terjadinya wabah ASF tahun 2019 sampai sekarang, musibah yang terus berkelanjutan ini sangat menyedihkan bagi peternak. Karena ternak babi bisa dalam semalam menghabiskan ratusan ribu ekor babi.

Ia berharap agar para peternak dapat sesegera mungkin dibantu dan dilindungi oleh pemerintah. (Sipa Munthe)

banner 336x280
banner 728x90